Seksinya Pemilu 2014 di Mata Kapitalis

Pemilu_2014_Logo2Indonesia memanas.  Suasana jelang pemilu yang tinggal menghitung hari membuat semua pihak yang terlibat di dalamnya adu kecepatan demi meraih tujuan.  Tak hanya para kontestan calon legislator maupun partai politik yang menginginkan kemenangan mayoritas, namun juga para kapitalis (para pemilik modal) asing.

Bukan rahasia lagi jika para kapitalis sebenarnya selalu berada dibalik pemenangan anggota legislatif maupun partai politik.  Pemilu ke pemilu berlangsung sama.  Asing aktif terlibat dari tiga hal yaitu manajemen, pengaruh opini kandidat caleg dan partai “favorit” mayoritas pemilih hingga dana kotor yang mengalir ke kantong kontestan pemilu demi memenangkan pemilihan.

Secara manajemen, pada pemilu 2004 asing terlibat dalam pengelolaan sistem informasi teknologi (IT).  Keterlibatan IFES (International Foundation of Electoral System), lembaga asing asal Amerika Serikat itu aktif melakukan jajak pendapat, antara lain tentang persepsi pemilih terhadap pemilu 2004, tentang Golput dan partisipasi pemilih dan elektabilitas pasangan Capres.  Selanjutnya pada pemilu 2009, lembaga asing ini juga mengatur IT KPU dengan turut mengelola daftar pemilih dan IT yang berhubungan dengan perolehan suara.  IFES bertanggungjawab dalam pengadaan tabulasi elektronik berbasis SMS secara nasional.  Program tersebut bekerjasama dengan KPU dan hasilnya terbukti mengecewakan.  Dari 450 ribu TPS di seluruh Indonesia, hanya 107 ribu TPS yang mendaftarkan nomornya di jaringan SMS Pemilu.  Oleh karena itu, beberapa pihak meragukan legitimasi hasil pemilu 2009 karena diduga adanya kesengajaan penggembosan suara pemilih.  Lebih jauh pada tahun 2014 ini, asing bahkan telah terlibat sejak awal yaitu tahap verifikasi keanggotaan parpol.  Pada tahun 2012 lalu telah mulai diadakan pelatihan kepada KPUD-KPUD tentang sistem pendataan dan pendaftaran pemilih, juga penggunaan sistem Sipol (Pikiran Rakyat Online, 18/10/2012).

Secara opini, bentuk intervensi asing dapat kita lihat melalui modus kunjungan kenegaraan mereka ke Indonesia menjelang pemilu.  Pejabat-pejabat penting itu biasanya akan mengadakan pertemuan khusus yang melibatkan tokoh nasional.  Diikuti quick count agresif dan komentar-komentar super positif pada calon yang direstuinya.

Dalam Pemilu Presiden 2004, Kwik Kian Gie mensinyalir adanya intervensi AS.  Kedatangan Jimmy Carter dan Collin Powell adalah buktinya.  Carter bahkan datang beserta istrinya Rosalynn ke Indonesia untuk memimpin para pemantau dari The Carter Center.  Ia membawa ratusan tenaga yang tak hanya bertugas memantau pemilu namun juga turut mengecek kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan juga mengenai hubungan KPU dengan Panwaslu (Detik News, 20/2/2009).

Tak jauh berbeda pada pemilu 2014 ini, opini keberpihakan Barat telah dimulai dengan komentar Robert Blake, Duta Besar AS untuk RI, yang mengetengahkan jagoan politiknya sebagai presiden mendatang.  “Jokowi adalah sosok fenomena politik.  Saya sempat menyapanya dalam beberapa kali pertemuan. Saya sangat mengaguminya dengan pencapaian dalam masa pemerintahannya”, kata Robert  sebagaimana dikutip dalam Liputan 6 Pagi SCTV (10/2).

Selain manajemen dan opini, asing pun mengucurkan sejumlah besar dana, baik yang digunakan dalam proses pemilu (negara) maupun kampanye politisi dan partainya (non negara).  Pada tahun 2009, Inggris tak segan merogoh kocek 1 juta poundsterling (US$ 1,4 juta) untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi serta keterwakilan perempuan.  Hibah tersebut disalurkan melalui Multi Donor Program yang dikoordinasikan United Nationals Development Programme (UNDP).  Selain itu, tercatat negara lain yang berpartisipasi dalam dana yaitu Belanda US$ 1 juta, Spanyol sebesar US$ 1,8 juta dan Amerika melalui USAID yang menyumbang sebesar US$ 7 juta.

Dana asing juga mengalir ke kantong kontestan pemilu.  Mahalnya dana kampanye membuat politisi dan partai tak segan menerima bantuan.  Berdasarkan kajian dan klarifikasi Bawaslu, tercatat pasangan Megawati-Prabowo menerima sumbangan dari PT Kertas Nusantara (dulu PT Kiani Kertas) sebesar Rp 5 miliar.  Saham perusahaan ini dimiliki Fayola Investment Limited yang berada di Republik Mauritius dan Langass Offshore yang berada di Kepulauan Virgin Britania Raya.  Kemudian pasangan Yudhoyono-Boediono yang juga menerima sumbangan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar Rp 3 miliar.  Pemilik 71,6 persen saham BTPN adalah Texas Pacific Group, investor dari Amerika Serikat (Kompas, 4/8/2009).

Ketidakmandirian pemilu Indonesia sebenarnya bukan rahasia lagi.  Banyak pihak yang sudah menyadari bahwa besarnya keterlibatan asing mengindikasikan kepentingan mereka terhadap Indonesia.  Terutama pemilu yang menjadi gerbang terpilihnya penentu kebijakan yang diharapkan berpihak pada mereka.

Profil Seksi Pemilu Indonesia

“Karena kita tahu, aset asing banyak, mulai perusahaan, pertambangan, telekomunikasi, sehingga orang-orang atau negara adidaya yang punya kepentingan mereka cari aman,” ungkap Heri Budianto, pengamat komunikasi politik, dalam diskusi bertajuk Pemilu untuk Membangun Kekuatan Bangsa yang digelar PWI di Jakarta Timur (13/2/2014).

Indonesia, negeri yang dikenal sebagai zamrud khatulistiwa.  Bukan tanpa alasan!  Luas daratan seluruh Indonesia mencapai 192.257.000 hektar, sedangkan luas hutan Indonesia mencapai 101.843.486 hektar.  Pada 2006 ada sekitar 1.194 kuasa pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah.  Saat itu cadangan minyak Indonesia mencapai 4,3 milyar barel dan kemampuan memproduksi minyak mentah 1 juta barel per hari.  Cadangan emas terukur kurang lebih 3.046 ton emas, 31 juta ton tembaga dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua.  Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini diperkirakan masih akan bisa dikeruk hingga 34 tahun mendatang.  Di laut, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan, yakni mencapai 6,4 juta ton setiap tahunnya.  Potensi sumber daya kelautan yang besar itu kini baru dimanfaatkan 5,1 juta ton per tahun.  Laut di Indonesia juga menyimpan berbagai ragam flora dan fauna yang sangat kaya.  Di darat, berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan pun sangat melimpah.  Bahkan Indonesia adalah salah satu lumbung pangan dunia.

Modal kekayaan itu menempatkan Indonesia sebagai aset penting asing, terutama AS dalam konstelasi global saat ini.  Tak percaya?  Lihat saja penguasaan asing terhadap 84 % produksi migas Indonesia sementara Pertamina hanya mengelola sisanya yang kebanyakan hanyalah sumur-sumur tua.  Ada 329 blok migas dan 95,45 juta hektar lahan konsesi migas yang digenggam asing.  Demikian pula halnya nasib tambang emas terbesar di dunia yang ada di Papua juga dikuasi oleh Freeport McMoran dari Amerika.  Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT. Freeport memproduksi total 6,6 juta ton tembaga, 706 ton emas dan 1,3 juta ton perakDari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 Milyar US$.  Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1,5 milyar US$.  Penerimaan Freeport sekitar Rp. 42 trilyun sementara Indonesia cukup puas menerima Rp. 1 Trilyun pertahun.  Sungguh mengenaskan! (Data Walhi tahun 2008).

Dalam hal sumberdaya manusia pun, Indonesia tak kalah menarik.  Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, kapitalis dapat dengan mudah meraup untung.  Umum diketahui, beberapa brand ternama dunia justru membuka pabriknya di dunia ketiga demi mengoptimalkan profit dengan jaminan kemudahan regulasi investasi ditambah murahnya biaya tenaga kerja.  Dikepung arus budaya hidup konsumtif, penduduk yang besar ini akan menjadi pangsa pasar potensial yang menjanjikan.

Ditambah lagi posisi geografis Indonesia sangat strategis.  Terletak di antara dua benua dan dua samudera.  Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia seperti permata berharga di sebuah mahkota dengan lintas perdagangan internasional yaitu Laut China Selatan sebagai perairan tersibuk dan Selat Malaka yang berada dalam wilayah teritorinya.  Tambahan lagi di Asia tenggara, Indonesia berpengaruh pada negara-negara anggota ASEAN.  Pihak-pihak yang memahami bahwa arah perekonomian saat ini telah beralih dari Eropa ke Asia pasti menyadari peran penting Indonesia jika ingin eksis menguasai kawasan Asia-Pasifik.  Kapitalis tentu takkan melewatkannya!

Di atas segalanya, dengan penduduk muslim terbesar dunia dan riak kebangkitan ideologi Islam, lengkaplah Indonesia sebagai satu paket sumber perhatian.  Sudah sejak lama ideologi Islam dipandang sebagai musuh ideologi kapitalis-sekuler, setelah runtuhnya ideologi komunis yang diemban Uni Soviet.  Gejala kebangkitan ideologi Islam makin kuat dari hari ke hari di wilayah ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran di benak para kapitalis.  Jauh hari, National Intelligence Council (NIC) Amerika telah merilis laporan berjudul Mapping The Global Future pada Desember 2004.  NIC memprediksi empat skenario dunia yang akan terjadi pada tahun 2020.  Salah satunya adalah A New Caliphate, kembali berdirinya Khilafah Islam, sebuah pemerintahan global yang mampu memberikan tantangan pada nilai-nilai global Barat.

Suatu keniscayaan jika akhirnya pemilu Indonesia tahun 2014 ini dinilai “seksi” oleh para Kapitalis.  Dadu pertaruhan dalam pesta demokrasi akan diputar.  Asing tentu tidak mau taken for granted dengan hasilnya.  Para pemenang pemilu 2014 haruslah memenuhi standar kriteria :  berpihak pada kepentingan mereka.  Saat ini, asing bergerilya di bawah permukaan untuk mengamankan aset-aset dan kepentingan strategisnya di Indonesia.  Keterlibatan mereka dalam manajemen, opini hingga dana yang dikucurkan baik pada negara maupun non negara menjadi bukti konkrit yang tak bisa diabaikan.  Dan kita tahu, tak ada makan siang gratis dalam sistem kapitalisme.  Ada keuntungan ekonomi yang ingin diraih, kekuatan politik yang coba ditancapkan sekaligus penjagaan eksistensi ideologis.  Lewat pemilu ini, asing membidani lahirnya para pemegang kekuasaan yang berperan positif bagi kepentingannya baik skala lokal di daerah maupun nasional.

Pemilu dalam Demokrasi

“Democracy is from the people, by the people and for the people”, ujar Abraham Lincoln yang terus dikenang hingga kini, tak hanya oleh rakyat Amerika namun juga dunia.  Selama lebih dari dua abad, manusia dipenuhi euforia demokrasi.  Benarkah demokrasi seindah slogannya?

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik karena demokrasi didengungkan sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi yaitu pemilihan umum (Pemilu) sebagai wujud kebebasan berpendapat dan berserikat.  Pemilu adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.  Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden maupun wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Dalam prosesnya, pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan berbagai aktivitas lainnya.  Meskipun katanya agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun kenyataannya dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan propaganda lah yang banyak dipakai oleh politikus selalu komunikator politik.

Bahkan di negara tempat lahirnya demokrasi ini sendiri, ekonomi dan politiknya tak pernah mencerminkan kedaulatan rakyat tapi justru kedaulatan konglomerat alias para kapitalis.  Jabatan-jabatan politik baik di pusat maupun daerah, legislatif dan eksekutif, tak lagi terasa sebagai hak seluruh rakyat tapi hak para konglomerat atau pihak yang mendapat dukungan dari kalangan superkaya itu.

Memang rakyat berpartisipasi dalam pemilu namun yang paling menentukan kemenangan adalah dukungan finansial yang besar dari konglomerat.  Ironisnya, rakyat seringkali tertipu.  Mereka memilih berdasar informasi media milik konglomerat pendukung kandidat tertentu.  Propaganda yang dilancarkan media tersebut tidaklah seindah kualitas aslinya.  Rakyat Amerika kagum pada kepedulian Jimmy Carter pada hak asasi manusia, namun yang mereka dapati hanyalah seorang presiden yang cengeng dalam politik luar negerinya.  Mereka muak dan beralih pada Ronald Reagen.  Tapi nyatanya ia hanya presiden yang membuat utang negerinya membengkak tiga kali lipat.  Dan George Bush berhasil menjelma sebagai Hitler abad dua puluh satu, manusia tanpa empati yang meneror dunia.

Itu di Amerika, negara penggagas demokrasi itu sendiri.  Bagaimana dengan yang lain?  Dari Eropa hingga Asia, nasibnya tak jauh beda.  Fakta-fakta yang dipaparkan di atas telah mengantarkan kita pada satu kesimpulan yang sama :  pemilu yang diharapkan melahirkan pemimpin pro rakyat dalam penerapannya justru pro konglomerat!  Bahkan di Indonesia, konglomerat berkuasa tak hanya berasal dari lokal namun juga negara luar, khususnya AS.  Jaring-jaring kepentingan asing mengangkanginya!

Amien Rais pernah mengatakan ada enam syarat utama untuk memenangkan Pilpres, enam syarat tersebut yaitu uang, massa, dukungan militer, dukungan media massa, restu Amerika Serikat (AS) serta restu Illahi.  Beliau tak segan-segan menyebut restu Amerika Serikat di sana karena begitulah sistem demokrasi ini dijalankan.

Jadi, masihkah kita berharap pada pemilu di sistem demokrasi yang rusak ini?

*Tulisan ini dimuat dalam opini Borneo News, Senin 10 Maret 2014.  Sayangnya dipotong, hiks…T_T

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s