Hukum Tebang Pilih?

“Saya ini adalah aparat yang menegakkan hukum yang berlaku.  Jadi kalau kalian melanggar, meskipun statusnya mahasiswa atau anak pejabat sekalipun…ATURAN TETAP AKAN SAYA TEGAKKAN!!!”, kata Bapak Polisi bertampang sangar itu padaku dan Adel yang sedang coba mengurus surat tilang di kantor polisi.  Pelanggaran :  nggak pake helm keluar gerbang kampus!

Wuihhh, meskipun kumisnya melintang seram…tapi kata-katanya keren kan?  Eits, tunggu dulu!  Adel yang tak tahan dengan ceramah panjangnya tentang “menegakkan hukum dan keadilan” langsung protes.

“Ah, Pak…itu kan teori.  Banyak kok yang nggak dikenakan sanksi hukum hanya karena dia punya koneksi dengan pejabat tertentu.  Buktinya…tadi pagi, temen bapak ada yang melepaskan keponakannya yang ditilang barengan saya…”, ujar Adel dengan polosnya.  Skakmat!

Apa yang terjadi kemudian?  Arah ceramah yang semula bertema “keadilan hukum tanpa pandang bulu” pun mulai melonggar.  “Lha…kalian punya keluarga polisi?”, tanyanya pada kami.  Aku dan Adel mengangguk serempak.  “Kalo’ ternyata yang razia itu keluarga kalian, trus yang ketangkap kalian…dia pasti juga nggak tega.  Ya kan?  Begitu juga dengan kami disini!  Jadi idealisme mahasiswa kalian tak bisa selalu diberlakukan…”, sambungnya.

Aku dan Adel mendelik kesal.  Tiga puluh menit berapi-api tentang keadilan pun berlalu percuma dengan inkonsistensi pernyataan dari orang yang sama.  Ah, sayang sekali.  Itu tak lagi keren!!!

Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti ini?  Aku yakin, ini persoalan yang umum berlaku di negeri para bedebah (jika meminjam judul novel Bang Tere Liye).  Entah kau akui secara terang-terangan atau tidak, praktik-praktik seperti ini masih banyak terjadi.  Tinggal kita lihat, berada di level manakah itu?

Level RT, ya…suap-suapan kecil tapi lumayan lah buat tambahan gitu.  Level pejabat daerah tentu lain lagi.  Mainannya sudah makan yang mengenyangkan bahkan bisa bikin gendut rekening.^^

Dan lebih jauh lagi jika levelnya pejabat besar kelas kakap.  Bisa jadi hingga tahap jual-menjual kebijakan negara demi menguntungkan beberapa pihak berduit yang berani membayar mahal.  Siapa lagi kalo bukan para kapitalis(pemilik modal).  Tak percaya?

Kamu bisa amati sendiri bagaimana kasus Bank Century yang hingga saat ini belum ada titik terangnya.  Padahal udah berapa lama coba?  Kalo diibaratkan makanan, ya udah basi!  Tapi buat postingan kali ini, aku merasa kasus Century masih relevan buat jadi contoh kerakusan penguasa yang didukung sistem kapitalisme, dimana dalam penanganannya lebih mengedepankan kepentingan legal formal yang itu pun sebenarnya telah direkayasa.  Dalam sebuah jumpa pers, Kepala Divisi Humas Polri, mengatakan: dalam pelaksanaan hukum, kebenaran tidak selalu memberikan keadilan dan itu harus bisa diterima sebagai sebuah kebenaran yang berlaku di negara ini.  Inilah ironi dalam sistem sekuler seperti yang diterapkan di negeri ini.  Padahal kebenaran dalam Islam justru untuk memberikan rasa keadilan.

Allah SWT berfirman:  “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.  Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.  Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.  Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah: 8)

Dan tahukah kamu?  Keberpihakan kepada para kapitalis ini di mana pun selalu terjadi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat yang katanya merupakan negara kampiun demokrasi.  Lucu?  Mungkin!  Tapi mau bagaimana lagi?  Dalam sistem demokrasi liberal seperti yang diterapkan di negara-negara kapitalis (termasuk Indonesia), kekuasaan harus didukung oleh kekuatan kapitalis.  Setiap orang yang ingin menduduki jabatan kekuasaan di pemerintahan harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar.  Tahu kan buat apa aja?  Setiap pemilu kamu toh jadi saksi langsung bagaimana para calon pejabat itu mengeluarkan uang demi meraih suara!

Nah, mekanisme seperti ini tentu menuntut seorang calon pejabat mencari dukungan sponsor dari para pemilik modal dalam pencalonannya.  Di sisi lain, pemilik modal juga tidak akan memberikan bantuan dananya kecuali ada deal berkaitan dukungan kelancaran usaha yang dijalankannya di kemudian hari ketika orang yang didukung berkuasa.  Nah lho???

Kasus inilah yang begitu kental terasa dalam kasus bailout Bank Century dan kasus-kasus lain.  Para penggelap dana rakyat yang jumlahnya sangat besar cenderung dibiarkan, orang bermasalah dibantu dengan bantuan modal yang sangat besar.  Di sisi lain rakyat yang sengsara tidak terlalu diperhatikan.

Lihat saja untuk membantu Bank Century dikucurkan dana sebesar 6,7 trilyun rupiah (dari pengajuan awal 600-an milyar rupiah).  Sementara untuk gempa Sumbar hanya diberi bantuan Rp. 100 milyar.  Bandingkan lagi ketika seorang nenek tua di Kabupaten Banyumas kedapatan mencuri tiga buah kakao yang harga ketiganya tidak sampai Rp. 3000, ternyata harus dihukum 1,5 bulan.  Atau seorang warga Kediri yang kedapatan mencuri sebuah semangka, ia terancam hukuman lima tahun penjara, sementara Robert Tantular yang mencairkan deposito valas milik Boedi Sampurna 18 juta dolar AS (Rp. 180 milyar) tanpa seizin pemiliknya dan menyalurkan kredit sebesar Rp. 121,3 milyar tanpa prosedur yang benar hanya divonis empat tahun penjara.

Bahkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus bailout ini cenderung dilindungi.  Padahal pengajuan dananya sendiri cuma 600-an milyar rupiah tetapi dicairkan 6.7 milyar rupiah.  Pengajuan yang 600 milyar saja sebenarnya sudah bermasalah secara konsep, apalagi kemudian dinaikkan lebih dari 10 kali.  Ada upaya yang sistematis dan aroma konspirasi yang kental.

Inilah gambaran kebenaran yang tidak selalu memberikan rasa keadilan rakyat sebagaimana diucapkan Kepala Divisi Humas Polri.  Ini pulalah salah satu hal yang menyebabkan suatu kaum atau bangsa akan mengalami kehancuran.  Ini tentu sangat jauh dengan kebenaran dan keadilan yang diberikan oleh Islam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:  “Sesungguhnya seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW setelah futuh Makkah telah mencuri.  Kemudian kaumnya minta tolong kepada Usamah ibn Zaid.  Urwah (periwayat hadits ini) berkata: ketika Usamah mengatakan hal ini berubahlah wajah Rasulullah SAW, Beliau pun bersabda apakah kamu akan mengatakan satu hukum di antara hukum-hukum Allah.  Usamah berkata: maafkan aku wahai Rasulullah.  Kemudian Rasulullah SAW berpaling lalu berdiri dan berkhutbah dengan memuji Allah kemudian bersabda: Amma Ba’du, hanyasannya hancurnya manusia (umat) sebelum kalian karena sesungguhnya mereka apabila ada yang mencuri dari kalangan bangasawan di antara mereka dibiarkan dan apabila dari kalangan lemah mereka mencuri ditegakkan atas orang tersebut hukum.  Demi dzat yang diri Muhammad di tanganNya seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya.  Kemudian Rasulullah SAW menyuruh memotong tangan perempuan tersebut.  Maka putuslah tangannya dan taubatnya (dengan memotong tangan itu) adalah taubat yang bagus kemudian setelah kejadian tersebut  wanita itu menikah.  Aisyah berkata: Wanita itu datang setelah kejadian itu dan dipenuhi kebutuhannya oleh Rasulullah SAW”. (HR. Bukhari)

Inilah gambaran kebenaran dan keadilan dalam Islam.  Hukum berfungsi sebagai jawabir (penebus dosa bagi pelakunya) dan jawazir (pemberi efek jera bagi pelaku dan orang lain yang menyaksikan).  Ini jelas sangat berbeda dengan hukum buatan manusia yang ada saat ini.

Friends, cobalah bandingkan bagaimana konsep Islam dalam menjalankan hukum ini.  Dalam Islam penerapan hukum tidak hanya berdimensi manusia dengan manusia, akan tetapi lebih dari itu…ada rasa ketaqwaan bahwa penerapan hukum ini dalam rangka menjalankan perintah Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja tetapi sampai ke pengadilan Allah, Dzat yang maha mengetahui, yang tak ada satupun akan luput dari pengawasan-Nya.

Itulah urgensinya penerapan syariat Islam dalam bingkai negara.  Karena hanya Islamlah satu-satunya sistem yang memberikan keadilan yang hakiki dan akan memberikan dampak kebahagiaan dunia akhirat.  Karena Syariat Islam dijalankan tidak dalam rangka tendensi kepentingan seseorang maupun kelompok tertentu.  So, yuk kita perjuangkan bersama upaya penerapan syariat ini.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al Maidah: 104)

* Ditulis setelah mendengar :“Kamu kan tahu…pindah tugas itu bukan cuma keputusan biasa, itu juga termasuk keputusan politis.  Tergantung siapa yang mengatur dan kepada siapa dia ingin menyimpan jabatan tertentu agar kekuasaannya dikokohkan…”, ini adalah sepotong kesimpulan dari obrolan panjang lebar dengan seorang Kepala Seksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s