Siong

“Mah, Ka Brina siong1 …”, ujar Aril mengadu saat hari minggu itu mulai menjelang siang kepada Mamahnya.

Si Mamah yang jadi tempat pengaduan langsung ribut.  “Tuh kan, Mamah bilang juga apa? Sudah disuruh makan dari tadi juga…”, sahut beliau.  Maka keluarlah perintah pada Adel agar segera mengajakku makan.  Perintah itu bunyinya tegas dan harus dikerjakan secepatnya tentu saja, jika tak mau omelan beliau pada kami bertambah panjang.

Ckckck…aku dikerjain sodara-sodara!  Beberapa hari lalu ikut nginap di rumah si Adel, sohib senasib seperjuangan sejak dulu kala, hehe…^^

Sama seperti dulu, aku masih jadi tamu tetap yang rutin datang meski tanpa diundang sekalipun.  Pasang tampang manis dan ikut nginap gratis, kan lumayan buat menghemat pengeluaran selama berada di negeri orang, hehe…^^V

Setelah kehujanan sehari sebelumnya, aku bangun dengan kepala agak berat.  Makanya si Aril langsung inisiatif mendiagnosis “siong” tadi.  Hohoho…ni adek tega sekali ngerjain kakak yang baik hati, tidak sombong juga suka menolong ini?  Hiks…

Kontan saja seisi rumah langsung ketawa ngakak.  Cuma Mamah yang serius menanggapinya dengan mengeluarkan perintah segera makan tadi.  Wkwkwk….

Itah Siong di Lumbung Padi2

Lalu apa menariknya cerita ini?  Bagiku, kata “siong”  yang dilontarkan Aril hari itu mewakili salah satu (catet ya…hanya salah satu!) kondisi rakyat Indonesia yang berada di jurang nestapa.

Bagaimana tidak, jika di sebuah negeri yang dikenal sebagai zamrud khatulistiwa yang kaya raya, berlimpah keanekaragaman hayatinya (terbanyak di seluruh dunia), hutan tropis terluas ketiga di dunia dengan cadangan minyak, gas alam, emas, tembaga serta mineral lainnya.  Terumbu karang dan kehidupan laut memperkaya ke-17.000 pulaunya.  Menempati hampir 1,3 % wilayah bumi, mempunyai kira-kira 10 % jenis tanaman dan bunga, 12 % jenis binatang menyusui, 17 % jenis burung dan 25 % jenis ikan  yang ada di dunia.  10 % sisa hutan tropis merupakan terluas kedua setelah Brazil.  Hutan bakaunya terluas dan terumbu karangnya paling spektakuler di kawasan Asia.

Namun tragis, rakyatnya masih banyak yang “siong”….

Dalam khazanah bahasa dayak, siong biasa digunakan sebagai ungkapan untuk orang yang sakit karena kelaparan.  Gejalanya perut pedih karena lambung yang kosong, kepala pusing, gemetar, merasa lemas dan kadang sampai pingsan.  Yah, mungkin masih belum separah istilah gizi buruk yang sudah berada pada tahap akut.  Namun sebelas duabelas lah, nggak beda jauh kok…(maksa.com)^^

Indonesia oleh Global Hunger Index (GHI) masuk dalam kategori “serius” yang berada di bawah level “mengkhawatirkan” dan “sangat mengkhawatirkan”.  GHI membuat lima kategori untuk negara yang masih mengalami masalah kelaparan dan gizi buruk.  Mulai dari yang terjelek yakni “sangat mengkhawatirkan”, “mengkhawatirkan”, “serius”, “moderat” dan “rendah”.

Organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) mendefinisikan kelaparan pada orang-orang yang mengonsumsi kurang dari 1.800 kilokalori per hari.  Angka tersebut adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif (www.menkokesra.go.id).

Inilah sedikit gambaran betapa buramnya potret kehidupan rakyat negeri ini.  Berbagai penelitian membuktikan bahwa kemiskinan (baca :  pemiskinan) lah yang menjadi biang keroknya.  Biasanya besarnya angka kabupaten dan kota yang menderita “siong” ini sama besarnya dengan persentase angka kabupaten dan kota menurut keluarga miskin.

Rakyat Balau’, Penguasa Besuh3

Disisi lain, fakta mengenaskan terjadi di depan mata kita.

“Apa lagi itu, Brina?”, ujarmu terheran-heran.

“Ya ampyun…masa’ kalian udah pada lupa sih?”, aku sambil geleng-geleng kepala langsung nyerocos lagi…

Setelah diisengi dengan diagnosis “siong” oleh Aril kemaren, kata itu khusus, spesial, istimewa atau apaapun lah sebutannya, bagiku…mengingatkan satu ironi menyedihkan di negeri ini.  Sementara ratusan balita di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (baru satu daerah lho ya?), menderita gizi buruk akut, para wakil rakyatnya sibuk menghamburkan uang hanya untuk memperbaiki toiletnya yang seharga 2M.  Ckckck…sekedar tempat buang hajat aja kok harus mahal?

Sementara menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek, dr Sugito Teguh, jumlah kasus gizi buruk di daerahnya saat ini tercatat mencapai lebih dari 500 balita dan anak-anak.  Dari jumlah itu, baru 350-an balita yang tertangani dinas kesehatan, namun para wakil rakyat tetap tak segan menambahkan luka di hati rakyat dengan menghabiskan 1,3M hanya untuk pembuatan kalender (www.republika.co.id).

Sementara begitu banyak balita dengan gizi buruk akibat kemiskinan yang melanda anak negeri, para wakil rakyatnya menghabiskan 20M untuk merenovasi ruang badan anggaran (banggar).  Berdasar berita resmi statistik yang dipublikasikan pada September 2011 kemaren, jumlah penduduk miskin Indonesia sudah mencapai 29,89 juta orang (www.bps.go.id).

Lalu bagaimana mungkin para “wakil rakyat” ini bisa kejam layaknya drakula yang menghisap darah rakyat?  Rakyat kecil bayar pajak dengan keringat dan air mata, para wakil rakyat menghabiskannya dengan sukacita.  Rakyat kecil berjuang untuk mengatasi kelaparan sementara para wakil rakyat yang kekenyangan bingung menghabiskan uang yang ada kemana.  Maka toilet pun jadi sasaran!  Ruangan banggar pun tak mau ketinggalan.  Duh, kemana hati nurani mereka ya???

Itu baru sedikit diantara prestasi para wakil rakyat menghabiskan uang rakyat, masih banyak lagi prestasi-prestasi lain yang tak kalah ironi jika melihat fakta kehidupan rakyatnya yang masih banyak “siong” tadi.  Ckckck…L

Tanya kenapa???

Kenapa Kita Jadi Miskin?  Kenapa Pejabat Abai pada Rakyat?

Kekayaan alam yang melimpah seperti yang kusebutkan tadi tentu sudah menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan di negeri ini bukan karena tak ada SDA.  Bukan pula karena jumlah penduduknya yang banyak, karena terbukti tidak ada korelasi antara jumlah penduduk dan kemiskinan.  Ini bisa kita lihat pada tingkat fertilitas total (TFR) dan jumlah penduduk miskin.  Bandingkan…menurut catatan BPS pada tahun 1996 ada 34,01 juta jiwa penduduk miskin dan TFR 2,6 (SDKI, 1996).  Namun pada tahun 1998 (dengan TFR yang sama yaitu 2,6), jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,50 juta jiwa.  Nah lho???

Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan kita miskin?

Kayak pertanyaan pas ujian ekonomi aja ya?  Ayo…yang jawabannya ok ntar kukasih hadiah jempol!!!  Hehe….

“Hedeh, nggak perlu segitunya juga kaleee, Brina!”, sahutmu.  “Penyebab kemiskinan di negeri ini sudah diakui oleh banyak pakar ekonomi.  Penerapan sistem ekonomi kapitalistik lah yang telah membuat kita miskin, ya kan?”.

Olala, like this yooo…hehe…  Ini jawaban yang paling kusuka!  Sepuluh jempol deh buat kamu-kamu yang menjawab dengan statement itu, 2 pake jempolku…sisanya jempol tetangga, wkwkwk…^^

>>>Penyebab Kemiskinan

Banyak ragam pendapat mengenai sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar dapat kita simpulkan ada tiga sebab utama kemiskinan. Cekidot deh….

Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain. Trus yang kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Nah, dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan stuktural.  Ya iya lah, wong dampak kemiskinan yang ditimbulkannya sangat luas pada masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara, tak hanya di negara-negara sedang berkembang tapi juga di negara-negara maju lho!

Kesalahan negara dalam mengatur urusan rakyat, hingga menghasilkan kemiskinan struktural, disebabkan oleh penerapan sistem Kapitalisme yang (lagi-lagi…menurut para pakar ekonomi, hehe…^^) memberikan kesalahan mendasar dalam beberapa hal, antara lain :

Pertama, kebebasan hak milik.  Nah, asal tahu aja nih…kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar yang digunakan kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap orang berhak memiliki, juga sekaligus memanfaatkan segala sesuatu sesuka hatinya (idih, kemaruk amat ya???).  Oleh karena itu, setiap individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilikan umum (public property) ini, kayak ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, atau barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain.

Pembangunan yang bersandar pada paradigma ini, jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Terjadilah akumulasi kekayaan yang melimpah-ruah pada segelintir orang, sedangkan mayoritas masyarakat lainnya malah nggak dapat menikmati hasil pembangunan.  Ckckck….

Kedua, tolok ukur pembangunan.  Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.  Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahun.  Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB atau GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau GDP).

Nah, karena PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara, padahal jumlah penduduk negara beda-beda, maka untuk bisa membandingkan, dipakailah ukuran PNP/kapita/tahun atau PDB/kapita/tahun.  Dengan demikian dapat diketahui berapa produktivitas rata-rata orang dari negara yang bersangkutan.

Dengan adanya tolok ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu dengan negara lainnya.  Sebuah negara yang mempunyai PNB/kapita/tahun sebesar US $750, misalnya, dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara yang PNB/kapita/tahunnya sebesar US $500.

Penggunaan tolok ukur semacam ini, cenderung membuat kebijakan pembangunan negara terfokus buat meningkatkan PNB aja….  Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tampak dengan meningkatnya PNB ini pun sering diklaim oleh pemerintah suatu negara sebagai wujud keberhasilannya dalam menjalankan kepemimpinan.  Kayak Indonesia juga, Pak Beye kan selalu gembar-gembor berhasil meningkatkan PNB setiap tahun meskipun kenyataannya yang kita lihat justru yang terkena siong alias gizi buruk lah yang meningkat.

Bingung kan?  Ya iyalah…kan nilai PNB/kapita/tahun (income per kapita) ini, sama sekali tidak dapat mencerminkan pemerataan dan kemakmuran rakyat. Hah?  Kok bisa???  Sebab fren…tolok ukur tersebut hanya menunjukkan nilai rata-rata.  Banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatu negara, memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar lainnya justru hidup dalam kemiskinan.

Lihat deh sekelilingmu!  Ada kan fakta begini?  Di kampung Amaku(Ayah) tercinta…sementara para buruh harian yang bekerja di pabrik kelapa sawit diupah rata-rata hanya lima puluh ribu/hari, ada segelintir orang yang pendapatannya ratusan juta bahkan lebih per hari.  Anaknya kuliah di luar negeri sementara tetangganya mo namatin esde aja susyah.  Duh, kontras banget kan?

Ini di negara berkembang.  Bagaimana dengan negara maju?  Ups…jangan dikira nggak ada ya?  Di Amerika misalnya, yang income perkapitanya mencapai US $25,400, dapat dijumpai kantong-kantong kemiskinan.  Menurut laporan John Gaventa, seorang Ilmuwan Politik dari AS, dikatakan bahwa di suatu lembah di Pegunungan Appalachia Tengah, Amerika, terdapat komunitas penduduk yang miskin sekali.  Menurut perkiraan, sebanyak 70% keluarga setempat hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebanyak 30% keluarga menganggur.  Ironisnya daerah tersebut sangat kaya dengan tambang batu bara yang dieksploitasi oleh sebuah perusahaan tambang raksasa.

So, jelaslah bahwa penggunaan PNB atau PDB sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan, telah menjadikan kemiskinan di suatu negara tersembunyi di balik angka-angka tersebut.

Ketiga, peran negara.  Menurut pandangan kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi, harus diupayakan seminimal mungkin.  Bahkan, diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata.  Jiahhh…emang jahat ya si kapitalis ini???

Lalu, siapa yang berperan secara langsung menangani masalah sosial dan ekonomi?  Ya…masyarakat itu sendiri atau swasta! Makanya dalam masyarakat kapitalis kita jumpai banyak sekali yayasan-yayasan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan sebagainya.  Selain itu, kita jumpai pula banyak program swatanisasi badan usaha milik negara.

Peran negara semacam ini, jelas telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat.  Rakyat dibiarkan tuh berkompetisi secara bebas.  Realitas adanya orang yang kuat dan yang lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali.  Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan berhak hidup!  Hohoho…kejam kali ya?

Kesenjangan kaya miskin di dunia saat ini ya…merupakan buah dari diterapkannya sistem Kapitalisme yang sangat individualis itu. Dalam pandangan kapitalis, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab si miskin itu sendiri, kemiskinan bukan merupakan beban bagi umat, negara, atau kaum hartawan.

Nah, langsung dapat jawaban deh…buat pertanyaan kenapa pejabat abai pada rakyat!  Ya nggak???  Mereka takkan berfikir bagaimana mengurus rakyatnya yang miskin dan kelaparan, namun sibuk mengembalikan “modal” kampanye pas nyalon jadi wakil rakyat dulu.  Lihat sana-sini sapa tahu ada kesempatan buat korupsi.  Takut ketahuan???  Halah, gampang…tinggal ancam-ancam temen yang kelakuannya sama tapi punya kekuasaan maka nggak bakal deh ditangkap.  Kalaupun apes dan akhirnya ditangkap juga masih OK kok.  Di penjara itu tergantung strata social.  Yang strata sosialnya tinggi (bnayak duit) bisa kayak Nunung yang “hilang ingatan” pas ditanya ini-itu.  Biasa…jurus menghindar yahud!  Bisa juga niru enjoynya si Gayus Tambunan, kalau bosen nongkrong ama para penjahat di penjara tinggal suap-suap lagi…jadi deh liburan ke Bali.  Atau mau gayanya si Artalita, penjaraku…syurgaku!  Semua serba tersedia, nggak kalah mewah dengan hotel berbintang.  Cihuyyy….

Jadi ingat salah satu status temen FB….

“Disampaikan kepada Rakyat Indonesia dimanapun berada, bahwa sehubungan dengan pemberitaan yang terus memojokkan kami sebagai Wakil Rakyat, dan kami selalu dihujat, maka dengan ini disampaikan bahwa kami selaku Wakil Rakyat sesungguhnya telah menjalankan amanah kami dengan baik dalam mewakili rakyat Indonesia :

Rakyat mau kaya sudah kami wakili.

Rakyat mau mobil mewah sudah kami wakili.

Rakyat mau rumah mewah sudah kami wakili.

Rakyat mau gaji besar sudah kami wakili.

Rakyat mau pelesir ke Luar negeri sudah kami wakili.

Rakyat mau menikmati toilet yang nyaman dan mewah, sudah kami wakili.

Jadi semua yg merupakan bentuk harapan akan kesejahteraan hidup sesungguhnya sudah terwakili; maka dari itu, kami selaku Wakil Rakyat mengharapkan agar rakyat indonesia dapat tetap tenang dan menghentikan aneka hujatan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Terimakasih”

Ckckck…beneran bikin sakit hati, euyyy!  Sudah saatnya kita mencari dan menerapkan sistem alternatif selain Kapitalisme, tanpa perlu ada tawar-menawar lagi!

Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan

Fren…Islam adalah sistem hidup yang sempurna. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini, baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural. Namun, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. So…dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu.  Secara umum sih, negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan primer manusia yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan.  Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut, selanjutnya menjadi penentu miskin-tidaknya seseorang.  Sebagai kebutuhan primer, tentu aja pemenuhannya atas setiap individu, tak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini.

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, bukan berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja or setiap saat, sehingga rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi.  Bukan…tapi, jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, yaitu :

1. Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah kepada Diri dan Keluarganya.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda:  “Salah seorang di antara kalian pergi pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, lalu memikulnya dan berbuat baik dengannya (menjualnya), sehingga dia tidak lagi memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya”

Allah SWT. berfirman: “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf” (QS al-Baqarah : 233).

2. Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah.  Yak an?  Ada diantara mereka yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain.  Semua ini sudah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja.  Kalo gitu, siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya?

Nah, dalam kasus seperti ini, Islam mewajibkan pada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka.

Allah SWT. berfirman: “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara yang makruf.  Seseorang tidak dibebani selain menurut kadar kesanggupannya.  Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya.  Waris pun berkewajiban demikian…” (QS al-Baqarah : 233).

3. Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Gimana kalo’ seseorang yang tidak mampu tersebut nggak punya kerabat? Atau dia punya kerabat, tapi hidupnya juga pas-pasan?  Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih deh ke Baitul Mal (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui Baitul Mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya.

Rasulullah SAW. pernah bersabda:  “Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan ‘kalla’, maka dia menjadi kewajiban kami” (HR Imam Muslim).

Yang dimaksud kalla adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua.  Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat.

Allah SWT. berfirman: “Sedekah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi para fakir miskin…” (QS at-Taubah :  60).

Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari Baitul Mal.

4. Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum muslim secara kolektif.

Allah SWT. berfirman:“Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian” (QS adz-Dzariyat : 19).

“Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya” (HR al-Bazzar).

Nah, lho…???  Lihat-lihat tetanggamu ya?  Hehe…^_^

Nah, selain itu…secara sistematis negara juga akan mengatur kepemilikan sesuai dengan ketentuan syara’.  Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan individu adalah izin dari Allah SWT  kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu

                Allah SWT telah memberi hak kepada individu untuk memiliki harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Tentu aja, dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya hasil bekerja, warisan, pemberian negara, hadiah, dan lain-lain.

Nah, adanya kepemilikan individu ini, akan menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha mencari harta, guna mencukupi kebutuhannya. Toh secara naluriah manusia memang memiliki keinginan untuk memiliki harta, kan? Jadi seseorang akan berusaha keras agar kebutuhannya tercukupi.  Atau dengan kata lain, dia akan berusaha untuk tidak hidup miskin.  Begituuuu….  Lanjut ya? ^^

Kepemilikan umum adalah izin dari Allah SWT kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu

Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu atau dimonopoli oleh sekelompok orang.  Aset yang termasuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap, misalnya padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu, misalnya sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-lain; ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.

Dalam praktiknya, kepemilikan umum ini akan dikelola oleh negara dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat.  Bisa dalam bentuk harga yang murah  atau bahkan gratis, dan lain-lain (jadi inget BBM naik, padahal kan…???  Halah, itu kita bahas di lain waktu!).

Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset startegis masyarakat dapat dinikmati bersama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa, sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis sekarang. Jadi akhirnya masalah kemiskinan pun dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini.  Pikirin deh!  Selanjutnya….

Kepemilikan negara adalah setiap harta yang menjadi hak kaum muslim, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan pada khalifah (sesuai dengan ijtihadnya) sebagai kepala negara

                Aset yang termasuk jenis kepemilikan ini di antaranya adalah fa’i, kharaj, jizyah, atau pabrik-pabrik yang dibuat negara, misalnya, pabrik mobil, mesin-mesin, dan lain-lain.

Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan, dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian, negara akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin.  Subhanallah….

Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu pengembangan harta (tanmiyatul mal) dan penginfaqkan harta (infaqul mal).  Baik dalam pengembangan harta maupun penginfaqkan harta, Islam telah mengatur dengan berbagai hukum. Islam, misalnya, melarang seseorang untuk mengembangkan hartanya dengan cara ribawi atau melarang seseorang bersifat kikir                                                                                                             dan sebagainya.  Atau misalnya, Islam mewajibkan seseorang untuk menginfaqkan (menafkahkan) hartanya untuk anak dan istrinya, untuk membayar zakat, dan lain-lain. Jelaslah, bahwa dengan adanya pengaturan pengelolaan kepemilikan, akan menjadikan harta itu beredar, perekonomian menjadi berkembang, dan kemiskinan bisa diatasi.

Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Masyarakat

Buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat telah menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan.  Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan.

Coba kita amati bersama…hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan masalah ekonomi.  Pasti kita akan menemukan bahwasanya secara umum hukum-hukum tersebut selalu mengarah pada terwujudnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat.  Apa yang sudah kita omongin sebelumnya tentang jenis-jenis kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada terciptanya distribusi kekayaan.

Kita juga dapat melihat, misalnya, dalam hukum waris.  Secara terperinci syariat mengatur kepada siapa harta warisan harus dibagikan.  Jadi, seseorang tidak bisa dengan bebas mewariskan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki.  Sebab…bisa berpotensi pada distribusi yang tidak adil.

Lebih dari itu, negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan.  Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya.  Bahkan, setiap individu berhak menghidupkan tanah mati dengan menggarapnya; yang dengan cara itu dia berhak memilikinya.  Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut. Semua itu menggambarkan, bagaimana syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Gituuu lho, fren!  Indah ya aturan Islam? ^_^

Penyediaan Lapangan Kerja

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara, lho…. Hal ini berdasarkan pada keumuman hadis Rasululah SAW :  “Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya)” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan dua dirham kepada seseorang.  Kemudian Beliau SAW bersabda:  “Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja”

Begitulah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif sehingga kemiskinan dapat teratasi.

Penyediaan Layanan Pendidikan

Selain itu, masalah kemiskinan juga sering muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan.  Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural.  Masalah ini dapat diatasi kok!  Gimana?  Yaitu dengan menyediakan layanan pendidikan.  Tentu aja, itu dilakukan oleh negara, bukan organisasi atau individu!

Kan syariat Islam mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat.  Mengapa?  Karena…pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat.   Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif, dan produktif.  Dengan demikian, kemiskinan kultural akan dapat teratasi.

Keberhasilan Islam dalam Mengatasi Kemiskinan

Solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiskinan, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata.  Perjalanan panjang sejarah kaum muslim, membuktikan bahwa solusi tersebut benar-benar dapat direalisasikan.  Kapan?  Kapan?  Ini nih ceritanya….  Yaitu ketika kaum muslim hidup di bawah naungan Negara Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah.

Dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah, “Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah”, selanjutnya beliau berkata lagi,“Berilah mereka itu sedekah berulangkali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta”.  Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat.  Beliau mengawinkan kaum muslim yang tidak mampu; membayar utang-utang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.

Kodisi politik seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.  Pada saat itu, rakyat sudah sampai pada taraf hidup ketika mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi.  Pada tahun kedua masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menerima kelebihan uang Baitul Mal secara berlimpah dari gubernur Irak.  Beliau lalu mengirim surat kepada gubernur tersebut,“Telitilah, barang siapa berutang, tidak berlebih-lebihan dan foya-foya, maka bayarlah utangnya”.  Kemudian, gubernur itu mengirim jawaban kepada beliau,“Sesungguhnya aku telah melunasi utang orang-orang yang mempunyai tanggungan utang, sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mempunyai utang, maka apa yang harus aku perbuat terhadap sisa harta ini?” Umar bin Abdul Aziz mengirimkan jawaban, “Lihatlah setiap jejaka yang belum menikah, sedangkan dia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar mas kawinnya”.  Gubernur itu mengirimkan berita lagi bahwa dia sudah melaksanakan semua perintahnya, tetapi harta masih juga tersisa.  Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat lagi kepadanya, “Lihatlah orang-orang Ahlu adz-Dzimmah yang tidak mempunyai biaya untuk menanami tanahnya, berilah dia apa-apa yang dapat menyejahterakannya.”

Dalam kesempatan lain, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing.  “Wahai manusia!  Adakah di antara kalian orang-orang yang miskin?  Siapakah yang ingin kawin?  Ke manakah anak-anak yatim?”  Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut.  Coba kalo sekarang ada seruan gini ya?  Bisa berkilometer panjangnya antrean, wkwk…^^

Balik ke cerita awal, jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini tidak hanya diberikan kepada kaum muslim, tetapi juga kepada orang non muslim.  Dalam hal ini, orang-orang non muslim yang menjadi warga negara Daulah Khilafah, mempunyai hak yang sama dengan orang muslim tanpa ada perbedaan.  Sebagai contoh, dalam akad dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk penduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan: “Saya tetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya, kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah. Untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal kaum muslim.” Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.

Umar bin Khatab r.a. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk berbuat demikian.  Umar segera membawanya kepada bendahara Baitul Mal dan memerintahkan agar ditetapkan bagi orang itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah uang dari Baitul Mal yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaannya.  Umar berkata, “Kita telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya kala dia masih muda, kemudian menelantarkannya kala dia sudah lanjut usia.  Demikianlah beberapa gambaran sejarah kaum muslim, yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ketika itu benar-benar membawa keberkahan dan kesejahteraan hidup.  Bukan hanya bagi umat muslim tapi juga bagi umat non muslim yang hidup di bawah naungan Islam.

So, mau kannnn…diurusi oleh Khilafah???  Yuk, dukung dengan ikut berjuang….^_^

Cat :

1 Siong = dalam khazanah bahasa dayak, siong biasa digunakan sebagai ungkapan untuk orang yang sakit karena kelaparan.  Gejalanya perut pedih karena lambung yang kosong, kepala pusing, gemetar, merasa lemas dan kadang sampai pingsan.

2Itah siong di lumbung padi = kita kelaparan di lumbung padi

3Rakyat Balau’, Penguasa Besuh = Rakyat kelaparan, penguasa yang kekenyangan

2 thoughts on “Siong

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s